JAYAPURA | TOPBERITA.CO.ID – Peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang akan digelar di Jayapura, Papua, pada 4–5 Mei mendatang tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Momentum ini justru membuka kembali realitas yang dihadapi dunia pers, khususnya di Papua, yang masih dibayangi berbagai tantangan serius.
Mulai dari persoalan keamanan jurnalis, tekanan dalam kerja jurnalistik, hingga keberlanjutan ekonomi media, menjadi isu yang tidak bisa lagi diabaikan.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua.
Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, menegaskan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks.
“Dalam konteks Indonesia, tantangan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan media, baik dari sisi ketahanan ekonomi perusahaan pers maupun keselamatan jurnalis,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).
Tema yang diangkat tahun ini, “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil,” menjadi pengingat bahwa kebebasan pers bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga menyangkut kemampuan media untuk bertahan dan tetap independen.
Di Papua, tantangan tersebut terasa lebih nyata.
Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menyebut kondisi sosial dan keamanan di Papua membuat kerja-kerja jurnalistik membutuhkan perlindungan ekstra.
“Papua memiliki tantangan sosial dan keamanan yang lebih kompleks. Karena itu, perlindungan terhadap jurnalis dan ruang kerja media yang aman menjadi sangat penting,” katanya.
Peringatan WPFD 2026 di Papua sekaligus menegaskan bahwa kebebasan pers bukan hanya isu di kota-kota besar atau pusat kekuasaan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat di daerah, termasuk di wilayah dengan tingkat risiko tinggi.
Dalam kondisi tersebut, jurnalis tidak hanya dituntut menyajikan informasi yang akurat, tetapi juga harus bekerja dalam situasi yang tidak selalu aman.
Berbagai agenda akan digelar dalam rangkaian kegiatan ini, mulai dari seminar nasional, forum kolaborasi media dengan platform digital, hingga peningkatan kapasitas jurnalis.
Namun lebih dari itu, WPFD 2026 di Jayapura diharapkan menjadi titik refleksi bersama: sejauh mana negara, industri media, dan masyarakat benar-benar melindungi kebebasan pers.
Peringatan ini akan ditutup dengan “Deklarasi Jayapura”, yang diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga langkah nyata dalam memperkuat perlindungan jurnalis dan keberlanjutan media di Indonesia, khususnya di Papua.**(Redaksi)
