PANGKALPINANG –TOPBERITA,Co.id Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, memimpin rapat penting mengenai evaluasi capaian daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Senin (16/3/2026).
Turut hadir dalam agenda tersebut Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Mie Go, serta seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Rapat ini difokuskan pada Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang untuk periode Januari hingga Februari
Kegiatan ini bertujuan membedah sejauh mana penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek fisik yang telah berjalan selama dua bulan pertama tahun anggaran 2026. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target serta meminimalisir kendala administratif maupun teknis di lapangan.
Usai memimpin rapat, Prof. Saparudin menegaskan pentingnya konsistensi seluruh OPD dalam mencapai target kinerja. Ia menyampaikan bahwa evaluasi rutin setiap bulan merupakan langkah strategis untuk menjamin program kerja berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
”Kita laksanakan evaluasi ini secara konsisten pada minggu kedua setiap bulannya. Tujuannya agar OPD mempersiapkan laporan kinerjanya, mulai dari serapan anggaran hingga kendala di lapangan, sehingga kita bisa segera mencari solusi bersama,” ujar Prof. Saparudin kepada awak media.
Dalam arahannya, Prof. Saparudin memberikan penekanan khusus (stressing) kepada sejumlah OPD yang capaian kinerjanya masih di bawah target, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan fisik maupun penyerapan anggaran.
”Tadi kami berikan penekanan bagi OPD yang kinerjanya masih kurang, baik fisik maupun serapan anggarannya. Kita ingatkan terus agar hambatan yang ada segera dicarikan jalan keluarnya,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Wali Kota menyoroti hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola aset Pemerintah Kota Pangkalpinang. Meski secara keseluruhan kinerja Kota Pangkalpinang dinilai sebagai salah satu yang terbaik, sektor pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih memerlukan perbaikan signifikan.
”Berdasarkan penilaian KPK, kinerja kita secara umum sudah baik, bahkan terbaik di antara daerah lain. Namun, untuk pengelolaan barang milik daerah, kita akui masih ada persoalan yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.
Penulis:RM
