PANGKALPINANG, TOPBERITA.Co.id – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Terminal BBM Bangka Belitung berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tujuh hari ke depan. Kepastian ini disampaikan di tengah kondisi antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut.
Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam proses penyaluran. Menurutnya, antrean panjang yang terjadi di lapangan bukan disebabkan oleh kelangkaan atau pengurangan pasokan dari Pertamina, melainkan adanya indikasi aksi borong dan pembelian secara berulang-ulang oleh oknum tertentu
Dalam monitoring di lapangan, Pertamina menemukan maraknya praktik penyalahgunaan sistem QR Code subsidi. Sejumlah kendaraan kedapatan memanipulasi sistem dengan menggunakan nomor polisi palsu atau menduplikasi QR Code agar bisa berpindah-pindah SPBU demi mendapatkan BBM bersubsidi melebihi kuota.
Menyikapi temuan ini, Pertamina mengambil langkah tegas dengan memblokir mayoritas QR Code yang terindikasi ganda atau palsu tersebut. Satriyo mengingatkan kembali bahwa berdasarkan kebijakan nasional, satu kendaraan hanya diperbolehkan memiliki dan menggunakan satu QR Code dengan batas maksimal pembelian yang telah ditentukan.
Selain menertibkan konsumen nakal, Pertamina juga menerapkan sanksi tegas kepada pihak lembaga penyalur. Terkait adanya beberapa SPBU yang tidak menerima pasokan, Satriyo menjelaskan bahwa hal itu merupakan bentuk skorsing atau sanksi penghentian kiriman sementara karena SPBU tersebut terbukti melanggar aspek kepatuhan standar operasional penyaluran BBM.
Untuk memulihkan ketertiban di area pengisian, Pertamina telah berkoordinasi secara intensif dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung. Personel kepolisian dikerahkan ke lapangan guna melakukan pengamanan dan penertiban langsung di SPBU agar situasi antrean tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menanggapi keluhan terkait tingginya harga Pertamax, Satriyo menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang fluktuasinya mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan dievaluasi secara berkala pada setiap awal atau akhir bulan.
Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta ikut serta memantau jalannya distribusi energi ini. Jika masyarakat menemukan adanya indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan, diharapkan dapat segera melaporkannya ke pihak Pertamina maupun aparat penegak hukum setempat.(*)
