JAYAPURA, TOPBERITA.CO.ID – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Utara kembali menjadi perbincangan di Tanah Papua. Namun, dorongan tersebut dinilai tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kesiapan yang matang, terutama terkait kemampuan fiskal dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Jayapura, Agusto Salvatore Mandosir, menegaskan bahwa pernyataan Gubernur Papua mengenai pemekaran wilayah telah disampaikan secara terbuka dan berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Menurut Agusto, keterbatasan anggaran dan masih banyaknya kebutuhan mendasar masyarakat Papua menjadi alasan kuat agar pemekaran Papua Utara tidak dipaksakan.
“Apa yang disampaikan Bapak Gubernur adalah fakta. Beliau berbicara jujur dan apa adanya. Jangan kemudian beliau disalahkan,” kata Agusto dalam pernyataan tertulisnya, Senin (2/2/2026).
Agusto menilai, pemekaran wilayah bukan sekadar keputusan politik atau administratif, melainkan membutuhkan kesiapan fiskal yang kuat dan perencanaan jangka panjang. Tanpa itu, daerah otonomi baru justru berisiko menghadapi masalah struktural sejak awal pembentukannya.
Ia mengibaratkan pemekaran yang dipaksakan seperti bayi yang lahir premature hadir sebelum waktunya dan belum memiliki daya tahan yang cukup untuk berkembang secara sehat.
“Kalau dipaksakan tanpa kesiapan, justru akan melahirkan masalah baru, baik dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun pembiayaan pemerintahan,” ujarnya,
Menurut Agusto, hingga kini belum ada penjelasan yang gamblang mengenai sumber anggaran yang akan menopang operasional pemerintahan DOB Papua Utara apabila pemekaran tersebut direalisasikan.
Dalam pernyataannya, Agusto juga secara tegas menolak jika pemekaran Papua Utara dilakukan dengan cara membagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini dinilai masih terbatas.
Ia menilai, opsi tersebut justru berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
“Kalau mau bagi APBD, tolong jangan. Keterbatasan anggaran sudah sangat jelas disampaikan. Jangan sampai pemekaran justru membebani masyarakat Papua,” kata Agusto.
Agusto meminta pihak-pihak yang terus mendorong pemekaran Papua Utara untuk menyampaikan solusi konkret dan rasional, bukan sekadar wacana atau dorongan emosional.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemekaran harus berbasis data, perhitungan fiskal yang jelas, serta mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau memang ada solusi yang konkret, silakan disampaikan dan dijelaskan secara terbuka. Sumber anggaran dari mana, skema pembiayaannya bagaimana, itu harus jelas,” ujarnya.
Kepentingan Masyarakat Harus Diutamakan
Agusto menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar seluruh pihak menempatkan kepentingan masyarakat Papua di atas kepentingan kelompok maupun ego individu.
Menurutnya, pemekaran wilayah seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan justru menambah beban baru bagi daerah yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Jangan bikin susah masyarakat Papua hanya karena ego masing-masing individu. Kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama,” kata Agusto.
