Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menjadi sorotan dalam diskusi Journalist Network memperingati Hari Pers Nasional 2026 di Jayapura. Sejumlah pemangku kepentingan menilai MBG membawa dampak positif, namun menekankan perlunya evaluasi serius agar program prioritas nasional ini berkelanjutan dan tepat sasaran.
JAYAPURA, TOPBERITA.CO.ID – Journalist Network, forum diskusi yang digagas sejumlah jurnalis untuk membahas isu-isu aktual masyarakat, menggelar diskusi khusus dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Senin (9/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Pondok Skyper, Skyland, Abepura, Kota Jayapura, ini mengangkat tema “MBG: Titik atau Koma?”.
Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi kritis atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan secara bertahap sejak awal 2025. Program MBG ditujukan untuk memenuhi hak pangan bergizi bagi kelompok rentan, terutama peserta didik dari jenjang TK hingga SMK, serta ibu hamil dan menyusui.
Sejumlah narasumber hadir dalam diskusi ini, antara lain Wakil Ketua II DPR Kota Jayapura Imam Khoiri, Ketua Yayasan Teker Harapan Papua sekaligus pengelola dapur mandiri MBG di Sentani, Kabupaten Jayapura, Hesty Imelda Kere, serta Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menilai MBG sebagai program yang pada dasarnya baik karena mengadopsi praktik pemenuhan hak pangan yang telah diterapkan di sejumlah negara lain. Menurut dia, pelaksanaan MBG di Indonesia termasuk Papua masih berada pada tahap penyesuaian karena diawali melalui uji coba di wilayah perkotaan.
Ia mencatat sejumlah dampak positif, antara lain terbukanya lapangan kerja baru, terserapnya hasil pangan lokal masyarakat, serta meningkatnya peran negara melalui dukungan TNI dan Polri di wilayah tertentu. Program ini, kata Ramandey, dijalankan dengan pendekatan “kerja cepat sambil membenahi” keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Namun demikian, Ramandey juga menyoroti sejumlah tantangan serius. Di antaranya, pemotongan anggaran signifikan pada kementerian dan lembaga lain, beban tambahan bagi tenaga pendidik pada masa transisi, serta potensi risiko seperti keracunan makanan akibat keterbatasan tenaga profesional dan standar dapur yang belum merata.
Di Papua, resistensi terhadap MBG juga masih muncul, terutama karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini memicu kecurigaan di kalangan siswa dan orang tua, bahkan dinilai berpotensi mengganggu aktivitas lain di wilayah-wilayah yang masih berstatus rawan konflik. “MBG ini program yang baik, tetapi tetap harus dievaluasi secara serius,” ujar Ramandey.
Sementara itu, Hesty Imelda Kere menyambut positif peluncuran program MBG oleh Presiden Prabowo. Ia menilai program tersebut membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendorong ketahanan pangan berbasis lokal. “Saya bersyukur bisa terlibat melayani sekolah-sekolah di wilayah pesisir danau, tempat saya tinggal,” katanya.
Hesty menekankan pentingnya keberlanjutan program, namun disertai evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG yang belum memenuhi standar kelayakan. Ia juga menggarisbawahi perlunya keterlibatan aktif masyarakat adat serta pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari pendekatan kontekstual di Papua.
Wakil Ketua II DPR Kota Jayapura Imam Khoiri menyatakan bahwa pelaksanaan MBG patut disyukuri karena relatif berjalan baik sejak diluncurkan pada 2025, tanpa mencatatkan kasus luar biasa yang signifikan. “Program makan bergizi gratis sudah berjalan cukup baik, dan kita patut bersyukur karena tidak ada kejadian luar biasa. Karena itu, program ini perlu dilanjutkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak positif MBG sudah mulai dirasakan, terutama dalam peningkatan kesehatan dan pemenuhan gizi peserta didik, serta berkurangnya beban pengeluaran orang tua. Meski demikian, Imam menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan, terutama terkait sosialisasi program, resistensi di sejumlah daerah, serta penyesuaian anggaran yang berdampak pada program sektor lain.
Diskusi Journalist Network ini diharapkan menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap Program Makan Bergizi Gratis. MBG diharapkan tidak berhenti sebagai “titik” capaian sementara, melainkan menjadi “koma” dalam proses perbaikan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi muda Indonesia, termasuk di Tanah Papua.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran pers sebagai pilar demokrasi dalam mengawal kebijakan publik dan mendorong dialog yang konstruktif di tengah masyarakat.**(Rilis)
