BeritaElection

Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG, Pemuda Adat Tabi Minta Penegakan Hukum

149
×

Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG, Pemuda Adat Tabi Minta Penegakan Hukum

Sebarkan artikel ini
Frank Reynould Tjoe mendesak polisi mengusut dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis di Depapre.
Ketua Presidium Pemuda Adat Tabi Wilayah Kota Jayapura, Frank Reynould Tjoe, menyampaikan pernyataan kepada awak media di Abepura, Rabu (5/8/2026), mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan keracunan ratusan siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.

TOPBERITA.CO.ID | JAYAPURA – Ketua Presidium Pemuda Adat Tabi Wilayah Kota Jayapura, Frank Reynould Tjoe, mendesak aparat kepolisian mengusut secara menyeluruh dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan Frank saat ditemui di kawasan Abepura, Kota Jayapura, Rabu (5/8/2026). Ia mengaku prihatin atas insiden yang menyebabkan sekitar 300 orang mengalami keracunan makanan.

“Kami turut prihatin dengan apa yang terjadi terhadap adik-adik kami di Depapre. Informasi yang kami terima, sekitar tiga ratusan orang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG,” ujarnya.

Menurut Frank, keselamatan anak-anak Papua harus menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa Pemuda Adat Tabi menolak segala bentuk kelalaian yang berpotensi mengancam nyawa generasi muda di atas tanah Papua.

“Kami selalu menghimbau agar tidak boleh ada lagi pertumpahan darah maupun anak-anak Papua yang meninggal dunia di atas tanah ini. Karena itu, kami meminta aparat kepolisian mengusut tuntas semua yang terjadi,” tegasnya.

Frank meminta penyelidikan tidak hanya berfokus pada dugaan keracunan semata, tetapi juga menelusuri seluruh rantai distribusi makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak di dapur penyedia, hingga mekanisme pengantaran dan penyajian kepada para siswa.

“Mulai dari distribusi bahan makanan, dapur yang digunakan untuk memasak, proses pengantaran, sampai makanan itu dikonsumsi oleh anak-anak harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur, unsur kelalaian, maupun tindak pidana dalam pelaksanaan program tersebut, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau memang terjadi pelanggaran, kami minta pihak kepolisian memproses mereka sesuai aturan yang berlaku. Ini harus menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujar Frank.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kasus keracunan massal seperti ini dapat memicu dampak yang lebih besar apabila tidak ditangani secara serius dan transparan.

“Kami tidak ingin ada korban jiwa. Karena itu, kami meminta kepolisian mengusut tuntas persoalan ini demi keselamatan anak-anak Papua ke depan,” pungkasnya.

Insiden dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis di Depapre saat ini menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Aparat kepolisian diharapkan segera menyampaikan hasil penyelidikan secara terbuka guna memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus memastikan keamanan pelaksanaan program tersebut dimasa mendatang.*(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *