TAPANULI UTARA topberita.co.id – Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Taput mendapat perhatian dari kalangan pemuda dan pemerhati pendidikan. Ketua PAC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sipahutar, Haposan Simanjuntak, menilai rakor tersebut perlu dikawal secara kritis agar tidak berhenti sebatas seremonial dan daftar program tahunan.
Menurut Haposan, berbagai program strategis yang dipaparkan pemerintah daerah mulai dari optimalisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penetapan sekolah unggulan, asesmen, digitalisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (TPPKS) harus disertai indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
“Program pendidikan di Taput sudah cukup banyak, tetapi persoalannya bukan pada jumlah program, melainkan sejauh mana program itu benar-benar berdampak pada mutu pembelajaran di ruang kelas,” ujar Haposan Simanjuntak, Kamis (22/1/2026).
Ia menyoroti pernyataan Wakil Bupati yang menyebut Dana BOS sebagai “jantung operasional sekolah”. Menurutnya, pernyataan tersebut harus diikuti dengan transparansi dan pengawasan ketat.
“Kalau BOS adalah jantung, maka pengawasan adalah alat pacunya. Publik berhak tahu sekolah mana yang mengelola BOS dengan baik dan mana yang bermasalah. Tanpa keterbukaan, optimalisasi BOS hanya akan menjadi jargon,” tegasnya.
Terkait penetapan 37 sekolah unggulan, Haposan mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan baru antar sekolah, khususnya antara sekolah di pusat kecamatan dan daerah terpencil.
“Pendidikan yang adil bukan hanya menciptakan sekolah unggulan, tetapi memastikan tidak ada sekolah yang tertinggal terlalu jauh. Pemerintah harus menjamin pemerataan, bukan sekadar pencitraan,” katanya.
Ia juga menyoroti rencana digitalisasi SPMB yang dinilai belum sepenuhnya menjawab realitas di lapangan.
“Digitalisasi memang penting, tetapi pemerintah harus jujur melihat kondisi Taput. Masih ada wilayah dengan keterbatasan akses internet dan orang tua yang belum melek digital. Jangan sampai kebijakan ini justru menutup akses pendidikan bagi masyarakat kecil,” ujarnya.
Dalam konteks penguatan TPPKS, Haposan menilai isu kekerasan di sekolah harus diposisikan sebagai persoalan serius, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
“Kekerasan di sekolah menyangkut hak anak dan hukum. TPPKS jangan hanya ada di atas kertas. Harus ada mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan korban, dan keberanian membawa kasus ke ranah hukum bila diperlukan,” tegas Haposan.
Ia juga mengkritisi penerapan branding daerah TABIR (Tapanuli Utara Bersih, Indah, dan Rapi) di lingkungan sekolah.
“Sekolah yang bersih dan rapi itu baik, tapi pendidikan tidak cukup ditata secara visual. Yang lebih penting adalah kualitas guru, keadilan akses, dan keamanan anak di sekolah,” katanya.
Haposan Simanjuntak berharap evaluasi kinerja kepala sekolah yang direncanakan pemerintah daerah dilakukan secara objektif dan transparan.
“Evaluasi harus berbasis kinerja nyata, bukan formalitas laporan atau kedekatan struktural. Tanpa keberanian mengambil tindakan tegas, evaluasi hanya akan menjadi rutinitas birokrasi,” pungkasnya.
Ia menyatakan sebagai Ketua PAC GAMKI Sipahutar siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan pendidikan agar benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik dan masa depan Tapanuli Utara.
(Red)
