WAROPEN | TOPBERITA.CO.ID – Pihak kepolisian bersama Pemerintah Kabupaten Waropen mulai mengambil langkah dalam merespons konflik tanah adat yang melibatkan dua kelompok masyarakat di daerah tersebut.
Pada Selasa (7/4/2026), pertemuan antara masyarakat adat, aparat kepolisian, dan pemerintah daerah digelar di Polres Waropen guna meredam eskalasi konflik yang sempat memicu rencana aksi pemalangan fasilitas publik.
Kabag Ops Polres Waropen, AKP Frits B. Arera, menegaskan bahwa pihak kepolisian telah berupaya maksimal membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan melalui dialog, serta mengingatkan agar aksi tidak menyasar objek vital.
“Kami mohon fasilitas seperti PLN, pelabuhan, rumah sakit, dan bandara tidak dihentikan aktivitasnya, karena dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Waropen, Iptu I Made Budi Dumariawan, menjelaskan bahwa proses hukum terkait insiden sebelumnya masih berjalan sesuai prosedur.
Menurutnya, penyelesaian secara hukum membutuhkan dukungan saksi dan alat bukti agar penanganan perkara dapat dilakukan secara objektif dan adil.
Pemda Janji Fasilitasi Mediasi
Dari pihak pemerintah daerah, Wakil Bupati Waropen, Yowel Boari, menyampaikan bahwa pemerintah siap memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama.
Ia juga mengungkapkan bahwa Bupati Waropen, melalui sambungan telepon, telah meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi pemalangan.
“Kita menahan diri dulu. Hari Senin kita duduk bersama dan bicara supaya ada kejelasan,” kata Yowel.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk perangkat daerah dan unsur adat, guna memastikan penyelesaian konflik berjalan secara menyeluruh.
Situasi Masih Dikendalikan
Hingga saat ini, situasi di Waropen dilaporkan masih dalam kondisi terkendali, meski ketegangan di tengah masyarakat masih terasa.
Kepolisian dan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memberikan ruang bagi proses mediasi yang direncanakan, guna mencegah konflik berkembang lebih luas.**(Redaksi)
