PANGKALPINANG, TOPBERITA.Co.id.-Narasi pemberitaan yang menyebut Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin memiliki pola pikir “ala Yahudi” menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam penafsiran di tengah masyarakat.
Menanggapi polemik tersebut, akademisi sekaligus tokoh agama, Dr. Ir. Fadillah Sabri mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai hanya dari potongan narasi ataupun judul pemberitaan yang beredar, tanpa memahami konteks pembicaraan secara menyeluruh.
Menurutnya, dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia organisasi, penyebutan karakter suatu bangsa atau kelompok tertentu kerap digunakan sebagai analogi terhadap etos kerja, kedisiplinan, semangat belajar, maupun daya juang dalam menghadapi persoalan.
“Tidak ada larangan mengambil hal-hal baik dari siapa pun. Hikmah dan nilai positif bisa datang dari mana saja, dan kita diajarkan untuk mengambil pelajaran dari hal-hal yang membawa manfaat,” ujarnya. Selasa (12/5/2026)
Ia mencontohkan ungkapan populer seperti “belajarlah sampai ke negeri Cina” yang selama ini dipahami sebagai simbol semangat menuntut ilmu dan kemajuan peradaban, bukan dimaknai secara literal ataupun bernada merendahkan pihak tertentu.
“Kalau ada bangsa yang dikenal disiplin, pekerja keras, atau memiliki kemampuan membangun sistem yang baik, lalu itu dijadikan motivasi dalam bekerja dan belajar, tentu harus dipahami dalam konteks positif,” katanya.
Ustad Fadillah menilai, penyebutan istilah yang dikaitkan dengan Prof. Udin kemungkinan lebih dimaksudkan sebagai dorongan moral agar jajaran OPD memiliki mental kerja yang kuat, tidak mudah menyerah, serta mampu berpikir solutif dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Kalau saya memaknainya, itu lebih kepada ajakan agar bekerja serius, tekun, dan memiliki daya juang dalam menyelesaikan persoalan. Namun tentu harus tetap diseimbangkan dengan nilai spiritual, etika, dan kebijaksanaan,” tuturnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memilih diksi, baik oleh tokoh publik maupun media massa, agar penyampaian informasi tidak menimbulkan persepsi yang keliru atau berkembang menjadi polemik di ruang publik.
“Pemberitaan sebaiknya tidak hanya mengejar perhatian publik, tetapi juga menghadirkan konteks yang utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang bias,” tutupnya. (Red/MD)
