Jayapura, Topberita.co.id – Potongan video pernyataan WaliKota Jayapura, Abisai Rollo, yang viral di media sosial kembali memantik diskusi publik. Dalam cuplikan berdurasi kurang dari satu menit itu, Abisai menyinggung soal aksi pemalangan dan demonstrasi yang kerap terjadi di Kota Jayapura, dan menyebut bahwa aksi-aksi tersebut bukan dilakukan oleh masyarakat asli Port Numbay (sebutan lokal untuk warga asli Jayapura), melainkan oleh “orang-orang gunung”.
Cuplikan tersebut menyebar cepat melalui grup WhatsApp dan unggahan di Facebook pada Selasa (17/6/2025), di tengah memanasnya situasi politik lokal usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta meningkatnya intensitas pembangunan di wilayah kota.
“Bahwa tidak ada demo, tidak ada palang di kota ini. Karena yang biasa palang dan demo itu bukan orang Port Numbay, bukan orang pantai. (Tetapi) orang-orang gunung ini,” demikian penggalan pernyataan Abisai dalam video yang tersebar.
Namun, fakta di balik rekaman itu jauh lebih kompleks. Berdasarkan penelusuran tim redaksi dan konfirmasi sejumlah tokoh masyarakat, pernyataan tersebut merupakan bagian dari sesi dialog antara Wali Kota dan warga dalam kunjungan kerja 100 hari kepemimpinannya di salah satu kampung di Jayapura.
Respons Masyarakat: Pernyataan Terpotong, Konteks Hilang
Menanggapi viralnya potongan video tersebut, anggota DPRK Kota Jayapura dari Dapil Abepura, Barto Taniauw, menegaskan bahwa pernyataan Abisai Rollo telah dikeluarkan dari konteks aslinya.
“Yang beredar itu hanya sebagian kecil dari dialog panjang dengan warga. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons langsung atas pertanyaan masyarakat soal maraknya aksi pemalangan. Tapi karena dipotong, kalimat itu seolah berdiri sendiri dan memunculkan tafsir yang keliru,” terang Barend saat ditemui, Selasa (17/6/2025).
Ia menambahkan bahwa WaliKota sama sekali tidak bermaksud menyinggung kelompok masyarakat dari wilayah pegunungan, melainkan justru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
“Beliau sangat terbuka terhadap kritik dan aspirasi. Tapi beliau mengajak agar disampaikan secara tertib dan damai, bukan lewat aksi pemalangan. Karena dampaknya besar bagi aktivitas ekonomi dan stabilitas kota ini,” ujarnya.
Jayapura Butuh Stabilitas untuk Tumbuh
Sebagai kota jasa sekaligus ibu kota Provinsi Papua, Jayapura memiliki peran sentral dalam menggerakkan pembangunan kawasan. Barend menekankan bahwa aksi-aksi pemalangan yang berulang kali terjadi berpotensi menghambat arus investasi dan pelayanan publik.
“Kota ini adalah wajah Papua. Kalau setiap persoalan diselesaikan dengan demo dan palang, yang rugi bukan pemerintah saja, tapi semua warga. Kita harus jaga kota ini bersama,” kata Barto Taniauw.
Terkait tudingan bahwa pernyataan Wali Kota adalah bagian dari upaya pengalihan isu—termasuk soal tambang atau konflik politik lainnya—Barto membantah tegas.
“Itu murni respons dari dialog masyarakat. Tidak ada motif politik atau pengalihan isu. Jangan semua hal dilihat dari sudut konspiratif. Kita harus adil juga menilai pejabat publik,” tegasnya.
Potongan Video Tak Wakili Realitas
Fenomena ini menjadi cermin bahwa di era digital, setiap kalimat pejabat publik sangat rentan dimanipulasi jika dipisahkan dari konteksnya. Penyebaran video secara sepotong tidak hanya berpotensi menyesatkan, tapi juga dapat memicu polarisasi yang tidak perlu di tengah masyarakat.
Dalam video lengkapnya, Wali Kota Jayapura menekankan pentingnya membangun kota ini melalui semangat kolaboratif dan keterbukaan, bukan dengan pendekatan konfrontatif.
“Membangun Jayapura tidak bisa hanya dengan retorika dan aksi pemalangan. Kita butuh dialog, keterlibatan semua pihak, dan tanggung jawab bersama,” ujar Abisai dalam sesi tersebut.
Barto Taniauw pun mengajak seluruh warga Kota Jayapura, baik masyarakat Port Numbay maupun pendatang dari wilayah pegunungan, untuk tidak terjebak dalam provokasi media sosial yang belum tentu mencerminkan realitas.
“Mari jaga rasa aman dan nyaman kita bersama di kota ini. Jayapura adalah rumah kita semua, dan tugas pemerintah adalah memastikan hak dasar warga untuk tinggal dan beraktivitas dengan tenang di tanah ini,” tutupnya.(Redaksi/Echn)
