KOBA, TOPBERITA.Co.id. – Isu kondisi balita dengan badan tinggi di bawah normal ( stunting ) telah menjadi permasalahan nasional dan menyita perhatian banyak sektor. Setelah banyaknya rangkaian kegiatan penanganan stunting di daerah, kini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) sigap meminta paparan dari setiap daerah terkait implementasi masing-masing.
Jumat (15/4/2023), Kemenko PMK meninjau pelaksanaan percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui teleconference . Di Kabupaten Bangka Tengah, roadshow yang digelar secara hybrid ini disaksikan dari Ruang Rapat VIP Kantor Bupati dan disaksikan oleh jajaran Forkopimda, OPD, dan perwakilan berbagai elemen seperti organisasi wanita, forum anak, hingga perwakilan desa/kelurahan.
Dibuka oleh Staf Ahli Kemenko PMK Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Agus Suprapto, mengatakan bahwa roadshow ini bertujuan untuk menyampaikan kebijakan dan solusi alternatif tentang percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim bersama 19 kebijakan dan lembaga se-Indonesia. Berikutnya, setiap Kota/Kabupaten di wilayah Bangka Belitung dipersilakan memaparkan sikap penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di daerah masing-masing.
Giliran Kabupaten Bangka Tengah, Algafry Rahman selaku Bupati Bangka Tengah memaparkan secara langsung bahwa Pemkab Bangka Tengah melalui berbagai sektor telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan kondisi pencegahan stunting sebaik mungkin.
“Upaya percepatan penanganan stunting tetap kita upayakan diantaranya dengan bantuan pangan untuk keluarga yang kurang mampu, lalu memastikan tersedianya jamban dan air bersih bekerja sama dengan Baznas dan rekan-rekan perusahaan yang berada di wilayah sekitar desa setempat,” paparnya.
Untuk penguatan fungsi keluarga, Pemkab Bangka Tengah menggerakkan PKK sejak dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan. Selain itu juga membuat kebijakan kepala desa/kelurahan bahwa setiap pendatang baru yang membangun rumah harus bersedia membuat jamban dan memastikan fasilitas air bersihnya.
Hal ini diinginkan Algafry sebagai langkah-langkah pencegahan stunting didampingi Eva Algafry, Ketua TP PKK sekaligus Bunda Posyandu Bangka Tengah. Lebih lanjut Algafry juga menjelaskan beberapa inovasi program yang sudah dilakukan Pemkab Bangka Tengah terkait stunting .
“Terdapat beberapa inovasi program diantaranya DUHAI TERINDU (Posyandu Ibu Hamil Terintegrasi Posbindu), CHATING SIKAMILA (Cegah Stunting Sejak Nikah Hamil Hingga Lahir), HIDROPENTING (Hidroponik Peduli Stunting ), dan GEMA PENTING (Gerak Bersama Penurunan Stunting ),” sebut Algafry.
Selain itu, lanjut Bupati, juga ada inovasi pemberian Buku Saku sebagai panduan membuat masakan MPASI berjudul BU EVA (Bergizi Unggul, Enak dan Variatif), booklet INFORMALIN (Informasi Remaja Mengenali Persiapan Pengantin), juga GASING (Optimalisasi Data Keluarga Berisiko Stunting). Untuk GASING ini menyasar calon pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca persalinan.
Sementara terkait penanganan kemiskinan ekstrim, Pemkab Bangka Tengah menekan masalah permasalahan dan kendala dari ketidaksesuain data by name by address sebagai sasaran penerima manfaat.
“Untuk itu Pemkab Bangka Tengah dalam kesempatan ini meminta kepada pusat untuk menyediakan ‘Satu Data Kemiskinan’ yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses dan dapat dipertanggung jawabkan,” pinta Algafry.
Permintaan lainnya, Pemkab Bangka Tengah melalui Algafry, menyebutkan beberapa keperluan terkait dukungan penanganan stunting , antara lain pembangunan jamban pesisir, penyediaan sarana dan prasarana kit antropometri di 140 Posyandu, fasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu Balita, Posyandu Remaja, dan Posyandu Lansia, serta mendukung kampanye Hentikan Perkawinan Usia Anak .
Roadshow ini sebelumnya juga menyimak pemaparan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu, sebagai tinjauan tingkat provinsi, kemudian diakhiri dengan diskusi langsung antara Menteri PMK, Muhajir Effendy, dengan gugatan dan lembaga lain yang terkait seperti BKKBN, Kemenkes, KemenPUPR, Kemendes, dan sebagainya.
Secara garis besar, permintaan Bupati atas jamban pesisir menuai tanggapan positif yang kemudian akan segera di- crosscheck ulang dengan pihak KemenPUPR. Begitu pula tentang permintaan alat-alat antropometri Kit dan USG, secara gamblang Muhajjir meminta pihak Kemenkes segera melakukan tindak lanjut.* Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah
Penulis: Asti Pradiajayanti
