JAKARTA,TOPBERITA.CO.ID – Gelombang kritik terhadap kondisi keamanan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mimika kini datang dari kalangan mahasiswa. Badan Pengurus Pusat Ikatan Pelajar dan Mahasiswa asal Kabupaten Mimika (BPP IPMAMI) Se-Jawa Bali secara terbuka melayangkan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dalam jumpa pers yang digelar Kamis (26/2/2026) di Sekretariat IPMAMI, Jalan Gudang Peluru Selatan VII No.05, RW 3, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, mahasiswa Mimika menyampaikan sederet tuntutan keras.
Koordinator Wilayah Se-Jadetabek, Detau Onawame, menegaskan kondisi Mimika dinilai berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, baik dari sisi keamanan, konflik sosial, hingga pengelolaan sumber daya alam.
“Kami tidak sedang mencari panggung. Ini suara kegelisahan mahasiswa Mimika terhadap kondisi daerah. Jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, maka Bupati harus bertanggung jawab,” tegas Detau.
Konflik Berdarah dan Rasa Aman yang Memudar
IPMAMI menyoroti konflik tapal batas Kapiraya yang melibatkan suku Mee, Kamoro, dan Kei. Selain itu, konflik horizontal di Kwamkilama yang disebut menelan 11 korban jiwa dinilai belum tertangani secara menyeluruh.
Kasus pembegalan yang disebut semakin merajalela juga menjadi perhatian serius.
“Keamanan adalah hak dasar masyarakat. Jika warga hidup dalam ketakutan, itu tanda ada yang tidak beres dalam tata kelola daerah,” ujar Detau.
Mahasiswa juga meminta penanganan serius terhadap warga pengungsi di Distrik Jila serta evaluasi kebijakan pengawasan di Tembagapura pasca insiden penembakan Mile 50.
SDA dan Perusahaan: Siapa Diuntungkan?
Sorotan tajam diarahkan pada keberadaan perusahaan ilegal, izin kelapa sawit, hingga persoalan tambang ilegal yang dinilai memicu bentrok dan kerusakan lingkungan.
IPMAMI juga meminta penyelesaian menyeluruh terhadap dampak operasional PT Freeport, khususnya terkait kesenjangan ekonomi dan konflik hak ulayat masyarakat adat.
Mereka menolak aktivitas migas di Distrik Agimuga sebelum ada kajian transparan yang melibatkan masyarakat.
“Jangan sampai tanah adat hanya jadi objek eksploitasi tanpa manfaat nyata bagi pemilik hak ulayat,” tegasnya.
Pemerintahan Dinilai Harus Bertindak, Bukan Diam
IPMAMI menegaskan Bupati Mimika memegang tanggung jawab penuh atas stabilitas daerah. Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, mahasiswa menyatakan siap mengambil langkah lebih tegas.
Selain itu, DPRD dan DPRK Mimika diminta meningkatkan fungsi pengawasan serta menjadi jembatan dialog antara pemerintah dan lembaga adat.
Mahasiswa juga menolak pemekaran wilayah dan klaim tanah tanpa melibatkan tokoh adat, pemuda, serta masyarakat setempat.
Pembangunan dan Pendidikan: Prioritas untuk Anak Asli Daerah
IPMAMI menuntut agar pembangunan di Mimika benar-benar berpihak kepada masyarakat asli, khususnya suku Amungme, Kamoro, dan lima suku kerabat lainnya.
Mereka mendorong:
- Prioritas jabatan BUMD dan CPNS bagi anak asli daerah
- Penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat lokal
- Sertifikasi tanah bagi warga
- Penanganan serius HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba
- Transparansi beasiswa afirmasi
- Pembangunan kampus negeri berstandar internasional di Mimika
“Mahasiswa tidak anti investasi. Tapi investasi harus adil, bukan memperlebar jurang,” kata Detau.
IPMAMI menegaskan bahwa pernyataan ini bukan ancaman kosong, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa Mimika terhadap tanah kelahirannya.
Mereka membuka ruang dialog, namun menegaskan bahwa kesabaran mahasiswa ada batasnya.
“Jika pemerintah tidak menunjukkan langkah nyata, kami tidak akan tinggal diam. Tanggung jawab ada di tangan pemimpin daerah,” tutup Detau.**(Redaksi)
