PANGKALPINANG,TOPBERITA.Co.id. – Masalah kelangkaan gas Elpiji 3 kg yang memukul sektor rumah tangga dan UMKM di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali mencuat. Masalah yang seolah menjadi “rutinitas” tahunan ini memicu audiensi panas di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel pada Senin (2/2/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dengan menghadirkan perwakilan Pertamina, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), serta warga terdampak.
Dalam forum tersebut, seorang perwakilan ibu rumah tangga menyampaikan keluh kesahnya secara langsung kepada pihak Pertamina dan DPRD. Ia menyebutkan bahwa setiap menjelang hari besar, gas melon selalu hilang dari peredaran.
“Misal mau tahun baru, mau lebaran, atau hari-hari besar lainnya, itu gas susah didapatkan baik di pangkalan maupun di toko,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Selain kelangkaan, ia juga mengeluhkan harga di tingkat pengecer yang sudah tidak masuk akal dan jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dirinya menyatakan bahwa jika harga naik menjadi Rp30 ribu, masyarakat mungkin masih sanggup membayar, namun kenyataan di lapangan harga mencapai Rp50 ribu hingga Rp70 ribu per tabung yang dinilai sangat memberatkan rakyat kecil.
Menanggapi tekanan warga, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, memberikan jaminan bahwa pasokan LPG 3 kg di seluruh wilayah Bangka Belitung akan kembali stabil dalam waktu dekat.
Didit memastikan bahwa distribusi gas melon akan normal kembali terhitung mulai tanggal 5 Februari 2026, dengan catatan penyaluran harus tepat sasaran.
Untuk memastikan hal itu, DPRD akan mengambil langkah hukum yang lebih ketat
“Nanti akan segera dibentuk tim pengawasan terpadu untuk mengawasi penyaluran LPG 3 kg. Tim ini akan melibatkan aparat penegak hukum (APH), yakni Kapolda, Kapolres, serta pihak Kejaksaan,” tegas Didit.
Didit menambahkan bahwa pihak Pertamina telah memberikan komitmen untuk menjaga stok tetap aman selama bulan Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, ia menyoroti perlunya tinjauan hukum terkait HET agar mempertimbangkan biaya distribusi ke daerah terpencil tanpa merugikan agen maupun konsumen.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD dan Gubernur Babel berencana mendesak Pemerintah Pusat untuk membangun fasilitas penyimpanan LPG yang permanen di Bumi Serumpun Sebalai.
Didit menjelaskan bahwa pembangunan kilang atau tangki penampung (storage) baru sangat krusial bagi wilayah kepulauan seperti Babel untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang sering mengganggu rantai pasokan dari luar daera
“Saya dan Gubernur akan segera mendesak pemerintah pusat untuk membangun fasilitas ini sebagai langkah antisipasi agar masalah kelangkaan tidak terus terulang,” tutup Didit.
