Berita

Lepas Ketergantungan Timah, DPRD Babel Dorong Penguatan Ekonomi Lewat Perubahan Ranperda

252
×

Lepas Ketergantungan Timah, DPRD Babel Dorong Penguatan Ekonomi Lewat Perubahan Ranperda

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG,- TOPBERITA.Co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna dengan empat agenda krusial sekaligus. Agenda tersebut meliputi penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD terkait Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

​Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar dan Edi Nasapta. Serta Beliadi.

Turut hadir Anggota DPRD lainya,  jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Sekda yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Bangka Belitung.

​Usai memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta, menyampaikan bahwa regulasi yang digodok ini merupakan gabungan dari inisiatif legislatif dan usulan eksekutif demi kepentingan masyarakat luas.

Edi Nasapta berharap agar regulasi yang dihasilkan melalui kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tersebut nantinya dapat dieksekusi dengan maksimal sehingga memberikan dampak nyata dan manfaat bagi masyarakat Bangka Belitung.

​Ia memberikan perhatian khusus pada sektor perikanan dan ketenagakerjaan yang dianggap sangat krusial bagi perekonomian lokal.

“Banyak hal yang dibahas tadi, mulai dari masalah kelautan hingga tenaga kerja. Mudah-mudahan itu semua nanti dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif selaku pelaksana Perda,” ujar Edi Nasapta kepada awak media.

​Edi juga mendorong agar setelah Perda tersebut disahkan, pihak eksekutif segera menyusun aturan turunannya dan mengalokasikan anggaran yang memadai agar implementasi aturan tidak terhambat.

Lebih lanjut, Edi menegaskan agar pihak Pemprov segera menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) jika memang dibutuhkan, serta memberikan dukungan dari sisi penganggaran karena eksekutif yang memegang peran penuh dalam eksekusi aturan tersebut di lapangan.

​Mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, Edi menyoroti potensi laut Bangka Belitung yang sangat luas namun pemberdayaannya dinilai belum optimal hingga saat ini. Melalui perombakan regulasi ini, Pansus DPRD diharapkan mampu melahirkan celah ekonomi baru di luar sektor pertambangan.

“Laut Bangka Belitung ini sangat luas, tetapi pemberdayaannya masih kurang sampai sekarang. Dalam Perda ini nanti, kami berharap anggota Pansus mampu merancang aturan yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi hasil laut kita,” tegas Edi.

“Mari kita sama-sama berdoa agar Pansus dapat bekerja profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Kita harus berkreasi dan tidak boleh hanya terus mengandalkan pertambangan timah”  pungkasnya RM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *