PANGKALPINANG, TOPBERITA.Co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Kepulauan Bangka Belitung menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah Terbaik kategori Ketepatan dan Kualitas Data pada kegiatan Sinkronisasi dan Inventarisasi Gabungan Data Aset serta Pelaporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 tingkat satuan kerja.
Penghargaan tersebut diberikan setelah Kanwil KemenHAM Babel menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan data aset dan pelaporan keuangan yang akurat, lengkap, serta tepat waktu selama kegiatan yang berlangsung pada 7–10 Juli 2026.
Kegiatan sinkronisasi yang diikuti seluruh satuan kerja Kementerian HAM itu menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola administrasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta melakukan pencocokan, pemutakhiran, serta inventarisasi data aset dan laporan keuangan guna memastikan kesesuaian antara kondisi fisik, administrasi, dan sistem pelaporan.
Kanwil KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung berpartisipasi aktif dengan menyiapkan seluruh dokumen aset dan laporan keuangan secara tertib, lengkap, dan sesuai standar. Konsistensi tersebut menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Kanwil KemenHAM Babel meraih predikat terbaik pada kategori ketepatan dan kualitas data.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen seluruh jajaran Kanwil KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga validitas data, ketelitian administrasi, serta kualitas pelaporan keuangan negara.
Keberhasilan tersebut sekaligus mempertegas komitmen Kanwil KemenHAM Babel untuk terus mendukung pengelolaan aset negara dan keuangan yang profesional, efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ke depan, Kanwil KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, aset, dan keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
