TAPTENG, Topberita.co.id — Program Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Unte Mungkur III, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, menjadi perhatian setelah ditemukan adanya perbedaan informasi antara pemerintah desa dan warga mengenai realisasi bantuan tahun anggaran 2024, serta belum terealisasikannya program untuk tahun anggaran 2025.
Kepala Desa Unte Mungkur III, Mangadi Purba, menyampaikan bahwa bantuan Ketapang tahun 2024 telah disalurkan kepada masyarakat berupa ternak bebek, dengan pemberian sebanyak tujuh ekor per penerima manfaat.
“Pada tahun 2024, terdapat bantuan bebek dan setiap warga menerima sebanyak tujuh ekor,” ucapnya saat melakukan konfirmasi.
Namun demikian, keterangan tersebut ditentang oleh beberapa warga yang mengaku hanya menerima dua ekor bebek per orang.
“Kami hanya menerima dua ekor, bukan tujuh,” ujar salah satu warga yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya.
Perbedaan data ini telah dilakukan konfirmasi ulang kepada Kepala Desa Mangadi Purba. Namun hingga saat berita ini diterbitkan, ia belum memberikan tanggapan terkait permintaan klarifikasi mengenai selisih jumlah bantuan yang diberikan.
Selain masalah tahun 2024, pelaksanaan program Ketapang Tahun Anggaran 2025 juga belum menunjukkan adanya realisasi di lapangan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, dana program yang mencapai ratusan juta rupiah telah ditransfer dari rekening desa ke rekening Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Ketua TPK, Dasmer Simanjuntak, menyatakan bahwa kemungkinan besar program tersebut tidak akan terlaksana.
“Kemungkinan pelaksanaan Ketapang tahun 2025 tidak dapat berjalan. Kami dari tim TPK juga berencana untuk mengajukan pengunduran diri,” ujarnya, (26/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa sekitar 60 persen dari anggaran pernah ditarik dari rekening TPK, namun kemudian dikembalikan sesuai arahan kepala desa karena jangka waktu pelaksanaan telah berakhir.
“Sebelumnya pernah ditarik sekitar 60 persen, namun kemudian dikembalikan ke rekening Tim Pelaksana Kegiatan” katanya.
Dasmer menambahkan, pihaknya belum mengetahui tindak lanjut terkait pengelolaan anggaran setelah dana tersebut dikembalikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah desa belum memberikan penjelasan resmi baik mengenai perbedaan data penerima bantuan tahun 2024 maupun kejelasan terkait penggunaan anggaran Ketapang tahun 2025.
