TIMIKA, TOPBERITA.CO.ID – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Asal Kabupaten Mimika (IPMAMI) Se-Jawa Bali menyampaikan lima poin tuntutan kepada PT Freeport Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), LEMASA, LEMASKO, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika terkait tata kelola pendidikan dan pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua Korwil IPMAMI Se-Jadetabek, Detau Onawame, melalui pesan WhatsApp yang diterima Topberita.co.id pada Rabu (3/6/2026) siang.
Dalam keterangannya, Detau menegaskan bahwa hak pendidikan bagi putra-putri asli Mimika harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikurangi selama operasional PT Freeport Indonesia masih berlangsung.
Menurutnya, tata kelola YPMAK harus dikembalikan pada tujuan awal pembentukannya dan dijalankan secara transparan, akuntabel, serta berpihak kepada masyarakat adat sebagai penerima manfaat utama.
“Kami meminta agar pengelolaan YPMAK kembali ke jalur yang semestinya. Tidak boleh ada praktik yang mengarah pada kepentingan pribadi, dinasti, maupun nepotisme dalam pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi masyarakat adat Mimika,” tegas Detau.
Selain itu, IPMAMI menuntut jaminan keberlanjutan program beasiswa bagi masyarakat asli Mimika, khususnya bagi Suku Amungme, Kamoro, dan tujuh suku kekerabatan lainnya. Mereka meminta agar kuota penerima beasiswa tidak dikurangi dan proses seleksi dilakukan secara terbuka serta transparan di Timika.
IPMAMI juga menilai penerima beasiswa harus diberikan kebebasan memilih jurusan sesuai minat dan bakat tanpa pembatasan tertentu. Dukungan pendidikan hingga jenjang magister (S2) dan doktor (S3) juga diminta untuk terus diberikan guna menciptakan sumber daya manusia Mimika yang unggul dan berdaya saing.
Dalam bidang pembangunan pendidikan, organisasi mahasiswa tersebut mendesak PT Freeport Indonesia untuk membangun kampus berstandar nasional hingga internasional di Kabupaten Mimika yang dilengkapi sarana dan prasarana memadai sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan pendidikan masyarakat setempat.
Tuntutan lainnya adalah meminta Direktur YPMAK memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataan yang dinilai mencederai mahasiswa Mimika yang sedang menempuh pendidikan di Jawa dan Bali.
IPMAMI menilai pernyataan yang menyebut mahasiswa Mimika tidak menjalankan studi dengan baik merupakan tuduhan yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap mahasiswa penerima beasiswa.
Sebagai bentuk keseriusan, IPMAMI Se-Jawa Bali juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak terkait. Mereka menegaskan bahwa apabila tidak ada respons maupun langkah nyata terhadap aspirasi yang disampaikan, mahasiswa Mimika se-Indonesia siap mengambil langkah lanjutan.
“Kami akan memobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Timika pada masa liburan semester. Bahkan aksi tersebut dapat berlanjut hingga ke kantor pusat PT Freeport Indonesia di Jakarta apabila tuntutan ini terus diabaikan,” ujar Detau Onawame.
IPMAMI menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan merupakan hak masyarakat Mimika sebagai daerah yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan dan karena itu harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak YPMAK, PT Freeport Indonesia, LEMASA, LEMASKO, maupun Pemerintah Kabupaten Mimika belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disampaikan IPMAMI Se-Jawa Bali.**(Redaksi)
