PANGKALPINANG,TOPBERITA,Co.id.- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) bergerak cepat menyikapi anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.
Penurunan harga ini dipicu oleh imbas kebijakan baru pemerintah pusat terkait ekspor Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Crude Palm Oil (CPO) melalui salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagai langkah awal, DPP APKASINDO telah menggelar diskusi intensif bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP APKASINDO di Hotel Sun Bangka, Sungailiat, pada Jumat (22/5/2026).
Menindaklanjuti hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKASINDO Bangka Tengah (Bateng) bersama Dinas Pangan, Kemandirian, dan Penyuluhan (DPKP) Bangka Tengah langsung melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Bangka Tengah pada Sabtu (23/5/2026). Dari hasil kunjungan tersebut, diketahui harga TBS di Bangka Tengah saat ini berkisar antara Rp2.350 hingga Rp2.400 per kilogram.
Ketua DPD APKASINDO Bangka Tengah, Maladi, S.H., M.Si., memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. Didit Srigusjaya, S.H., M.H., atas respons cepatnya dalam menyikapi gejolak harga ini.
”Kami sangat mengapresiasi Ketua DPRD, Bapak Didit Srigusjaya, yang begitu cepat merespons keresahan di tingkat petani. Beliau langsung berkoordinasi dengan kami untuk mengantisipasi masalah ini, bahkan merencanakan kunjungan kerja guna berkoordinasi langsung dengan Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian,” ujar Maladi saat dikonfirmasi, Sabtu (23/5/2026.)
Maladi menegaskan, atas nama petani sawit, pihaknya sangat berterima kasih kepada jajaran legislatif maupun eksekutif yang peka dan peduli terhadap situasi sulit yang sedang dihadapi petani di Bangka Belitung.
Gubernur Panggil Stakeholder Sawit
Menyikapi situasi yang kian menghangat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat. Pada Senin (26/5/2026) besok, Gubernur dijadwalkan memanggil seluruh stakeholder perkelapa-sawitan, termasuk pihak PKS, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta APKASINDO.
Pertemuan tersebut sengaja digelar untuk membahas tuntas gejolak akibat penurunan harga TBS yang diduga dilakukan secara sepihak oleh sejumlah PKS. Padahal, kebijakan pemberlakuan ekspor yang disampaikan pemerintah pusat tersebut sebenarnya belum resmi berjalan di lapangan.
Terkait hal itu, APKASINDO mengharapkan Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait bersama DPRD dapat memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembelian TBS oleh PKS. Maladi menyampaikan bahwa regulasi harga harus tetap mengacu pada ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur.
”Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD melakukan pengawasan ketat. Jangan sampai PKS membeli TBS di luar harga ketetapan Gubernur. Langkah antisipasi ini penting agar para petani sawit tidak sampai turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi, yang justru dapat memperkeruh suasana dan merusak kondusifitas daerah,” tegas Maladi.(*)
