Penyerahan LKPJ Bupati ke DPRK, Jadi Dasar Rekomendasi Pembangunan 2026
SENTANI, TOPBERITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Jayapura secara resmi menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura, Senin (30/3/2026).
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas tahunan pemerintah daerah dalam menjalankan program dan penggunaan anggaran.
Dokumen LKPJ diserahkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Umum bersama Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura, Gilberd Raffes Yakwart, yang mewakili Bupati Jayapura, kepada Ketua DPRK Jayapura dan diterima melalui Sekretariat Dewan. Proses ini menandai dimulainya tahapan pembahasan LKPJ oleh legislatif.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura, Andrenikus Jacson Tuamis, mengatakan pembahasan LKPJ oleh DPRK bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Selain itu, pembahasan juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Melalui pembahasan ini, DPRK akan memberikan rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2026,” ujarnya kepada top berita.co.id di Sentani.
Ia menambahkan, pembahasan LKPJ juga merupakan bentuk pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran secara rinci. Transparansi capaian kinerja menjadi salah satu poin utama agar setiap program yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Lebih lanjut, tujuan pembahasan LKPJ mencakup optimalisasi penggunaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan, meminimalisasi potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), serta mendorong percepatan pencapaian target pembangunan daerah.
Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRK sebagai acuan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Dengan dimulainya pembahasan LKPJ ini, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jayapura semakin kuat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (**co | TOPBERITA.CO.ID)
