PANGKALPINANG,TOPBERITA,Co.id.-Sejumlah ulama, habaib, dan tokoh umat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (5/3/2026).
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi tegas menolak keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) serta rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina di bawah komando tertentu.
Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD, Edi Nasapta.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Umat Islam Babel menilai bahwa Board of Peace bukanlah solusi perdamaian yang adil bagi Palestina, melainkan instrumen intervensi asing dan bentuk penjajahan gaya baru.
”Kami memandang BOP bukan solusi damai yang adil, melainkan instrumen intervensi asing yang berpotensi mengarah pada pengambilalihan kendali atas Gaza,” ujar salah satu perwakilan tokoh umat saat membacakan poin pernyataan sikap di hadapan pimpinan dewan.
Selain isu internasional, para ulama juga menyoroti persoalan domestik terkait kebijakan distribusi BBM yang dinilai kian menyulitkan masyarakat kecil di Bangka Belitung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan secara tertulis maupun lisan tersebut. Ia menjelaskan bahwa surat permohonan audiensi telah diterima sejak tiga hari yang lalu.
Didit menegaskan, DPRD Babel berkomitmen untuk segera meneruskan tuntutan para ulama tersebut kepada Pemerintah Pusat di Jakarta.
Menurutnya, poin-poin yang disampaikan merupakan kewenangan nasional, sehingga DPRD bertindak sebagai jembatan aspirasi daerah ke pusat.
”Tugas kami adalah meneruskan aspirasi ini karena menyangkut kebijakan pemerintah pusat, bukan ranah kebijakan pemerintah daerah,” kata Didit saat diwawancarai usai pertemuan.
Ia juga menambahkan bahwa dokumen pernyataan sikap tersebut akan segera dikirimkan ke instansi terkait agar mendapatkan perhatian serius. “Insyaallah, aspirasi dari para ulama dan habaib ini akan kami sampaikan langsung ke DPR RI dan Sekretariat Negara,” lanjutnya.
Secara terpisah, pihak Ulama mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk konsisten pada politik luar negeri yang bebas aktif dan segera memutus hubungan dengan pihak-pihak yang dinilai mendukung penjajahan atas tanah Palestina. Mereka berharap suara dari Negeri Serumpun Sebalai ini dapat menjadi pertimbangan strategis bagi pengambil keputusan di tingkat pusat.
Penulis: RM
