“Kami ingin ibu kota kabupaten menjadi tempat yang nyaman bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat. Orang yang datang bekerja atau berusaha di Mamberamo Raya harus merasa seperti di rumah sendiri,”
JAYAPURA, TOPBERITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya di bawah kepemimpinan Bupati Robby Wilson Rumansara dan Wakil Bupati Kevin Totouw menegaskan bahwa pembangunan konektivitas menjadi fondasi utama dalam 100 hari kerja maupun satu tahun awal masa jabatan periode 2025-2030.
Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi ketertinggalan daerah serta memastikan pelayanan pemerintahan berjalan efektif dan terukur.
Saat di temui awak media di Jayapura, Selasa (24/02/2026). Bupati Robby menjelaskan, dirinya bersama wakil bupati resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia secara serentak di Jakarta pada 20 Februari 2025, dan mulai aktif berkantor di Mamberamo Raya pada 10 Maret 2025.
Sejak saat itu, pemerintah daerah langsung menyusun prioritas kerja, termasuk enam program strategis yang direncanakan dalam 100 hari pertama.
Namun, kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah membuat tidak semua program dapat direalisasikan sesuai rencana awal.
Bupati Robby menjelaskan bahwasanya dari enam program prioritas tersebut, dua program utama berhasil dijalankan lebih dahulu, sementara program lainnya dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Setelah dilantik, kami dihadapkan pada efisiensi anggaran. Dari enam program strategis yang direncanakan dalam 100 hari kerja, hanya dua yang bisa langsung dilaksanakan pada 2025, sementara program lainnya tetap berjalan secara bertahap, termasuk transportasi yang mulai direalisasikan pada awal 2026,” jelas Robby.
Listrik dan Telekomunikasi Jadi Prioritas Awal
Salah satu capaian penting dalam 100 hari kerja adalah penyediaan listrik selama 24 jam penuh di ibu kota kabupaten. Menurut Bupati Robby, sebelumnya masyarakat hanya menikmati layanan listrik terbatas, sehingga pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan layanan tersebut sebagai kebutuhan dasar.
“Dalam satu bulan pertama, kami memastikan listrik di ibu kota kabupaten menyala 1×24 jam, dan itu sudah terealisasi,” ujarnya.
Selain listrik, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan jaringan telekomunikasi.
Robby mengakui bahwa keterbatasan akses komunikasi sebelumnya menjadi hambatan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama karena banyak layanan administrasi kini bergantung pada sistem digital.
“Kami bersyukur, distrik-distrik yang sebelumnya tidak memiliki akses komunikasi kini sudah tersambung. Saat ini jaringan telekomunikasi sudah hampir merata di seluruh wilayah kabupaten,” katanya.
Buka Rute Transportasi Air untuk Kurangi Isolasi
Pada awal 2026, pemerintah daerah juga mulai merealisasikan program transportasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya melalui jalur sungai dan laut.
Pemerintah membuka rute pelayaran baru yang menghubungkan Mamberamo Raya dengan wilayah Waropen dan Serui, guna melayani masyarakat di kawasan barat.
Program ini dinilai penting untuk menjawab kesulitan masyarakat yang selama ini menghadapi biaya transportasi tinggi dan risiko perjalanan yang besar akibat keterbatasan akses.
“Konektivitas transportasi air menjadi langkah awal karena pembangunan jalan dan jembatan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” jelas Robby.
“Dengan membuka rute pelayaran, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan dan ekonomi dengan lebih mudah,” tambahnya.
Fokus Bangun Tiga Koridor Infrastruktur Strategis
Dalam jangka menengah, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan tiga koridor infrastruktur strategis, yaitu koridor Sarmi-Mamberamo Raya, Sarmi-Waropen, serta jalur dari ibu kota kabupaten menuju wilayah hulu.
Ketiga koridor ini diharapkan menjadi tulang punggung konektivitas darat di masa depan.
Selain itu, pembangunan ibu kota kabupaten juga menjadi perhatian serius pemerintah. Robby menilai, selama tiga periode kepemimpinan sebelumnya, pembangunan belum sepenuhnya diarahkan untuk membentuk pusat pemerintahan yang layak dan representatif.
“Kami ingin ibu kota kabupaten menjadi tempat yang nyaman bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat. Orang yang datang bekerja atau berusaha di Mamberamo Raya harus merasa seperti di rumah sendiri,” ujarnya.
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
Di bidang pemerintahan, pemerintah daerah juga melakukan penataan kelembagaan dan manajemen birokrasi, termasuk penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) serta pengisian jabatan eselon III, IV, dan II.
Dikatakan bahwasanya langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih optimal dan tidak lagi terpusat pada kepala daerah.
“Kami ingin masyarakat yang memiliki urusan pendidikan bisa langsung dilayani oleh dinas pendidikan, begitu juga sektor lainnya. Penataan birokrasi ini penting agar pelayanan lebih efektif,” kata Robby.
Konektivitas Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Bupati Robby menegaskan bahwa keterbatasan konektivitas menjadi penyebab utama ketertinggalan Mamberamo Raya dibandingkan daerah lain di Provinsi Papua.
Dampaknya tidak hanya pada pelayanan pemerintahan, tetapi juga pada ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan tingginya harga bahan bakar di wilayah tersebut akibat mahalnya biaya transportasi.
Di Jayapura, harga bahan bakar dijual sesuai harga normal, namun di Mamberamo Raya bisa mencapai Rp100 ribu per liter, bahkan lebih mahal di wilayah pedalaman.
“Jika konektivitas terbuka, harga barang akan turun, ekonomi masyarakat meningkat, dan kemiskinan ekstrem dapat ditekan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mengembangkan sektor perikanan dan ekonomi berbasis perairan, sejalan dengan potensi geografis wilayah tersebut. Program kampung nelayan dan koperasi menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Realisasi Anggaran dan Tantangan Pendampingan Program
Di sektor ekonomi, pemerintah mencatat realisasi anggaran mencapai 100 persen pada 2025, meskipun capaian program di lapangan baru sekitar 65 persen. Kondisi ini disebabkan keterbatasan biaya operasional dan pendampingan program di distrik-distrik yang sulit dijangkau.
“Biaya perjalanan ke satu distrik saja sangat besar. Anggaran program tersedia, tetapi pendampingan di lapangan sering terkendala biaya operasional,” ujarnya.
Dengan APBD Mamberamo Raya tahun 2026 sekitar Rp700 miliar, hampir Rp300 miliar dialokasikan untuk belanja aparatur, sehingga ruang fiskal pembangunan masih terbatas.
Komitmen Lanjutkan Pembangunan dalam Empat Tahun ke Depan
Bupati Robby mengakui masih banyak program yang belum terlaksana dalam satu tahun pertama kepemimpinan.
Namun, ia memastikan pemerintah daerah akan terus melakukan terobosan dan pembenahan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dalam empat tahun sisa masa jabatan.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan, tetapi kami berkomitmen untuk terus bekerja, membangun konektivitas, meningkatkan pelayanan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat mendukung dan mengawal pembangunan ini bersama,” katanya.
Bupati Robby optimistis, dengan pembangunan konektivitas sebagai fondasi utama, Mamberamo Raya dapat keluar dari keterisolasian dan berkembang menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (Isco/AN)
